Dear Girls, Waduh kayaknya yg fotonya tampang keibuan (jangan dibaca tampang tua lho…) cuman aku aja he3x ya dah klo gitu aku posting masalah orang tua dech, ngomongin perkara korupsi. Emang sich, klo korupsi ga ada habisnya tapi ya lumayan juga buat mengingatkan kita semua. Apalagi dengan adanya kasus akhir-akhir ini. Silahkan membaca kalau mau he3x
Budaya Korupsi dan Dekonstruksi Sosial
Oleh Musa Asyárie
KITA membaca dan mendengar bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Dan ketika kita melihat sendiri kenyataan yang ada di depan kita, ternyata korupsi telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat.
Kita pun jadi makin prihatin dan cemas, adakah pengusutan dapat dilakukan dengan tuntas dan adil? Cukup tersediakah aparat penegak hukum yang bersih untuk mengusutnya dengan adil, tepat, dan benar? Dan sampai kapan akan selesai?
Penegakan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap tindak korupsi memang harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, kita pun harus memahami persoalannya secara lebih fundamental, agar menumbuhkan sikap arif untuk bersama-sama tak mengulang dan membudayakan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan kita, sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan "patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu" seperti sel kanker ganas karena akarnya yang telah meluas, maka semakin dibabat semakin cepat penyebarannya.
Budaya korupsi
Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi pemerintahnya banyak utang dan rakyatnya pun terlilit dalam kemiskinan permanen. Sejak zaman pemerintahan kerajaan, kemudian zaman penjajahan, dan hingga zaman modern dalam pemerintahan NKRI dewasa ini, kehidupan rakyatnya tetap saja miskin. Akibatnya, kemiskinan yang berkepanjangan telah menderanya bertubi-tubi sehingga menumpulkan kecerdasannya dan masuk terjerembap dalam kurungan keyakinan mistik, fatalisme, dan selalu ingin mencari jalan pintas.
Kepercayaan terhadap pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kepandaian semakin memudar karena kenyataan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan yang sebaliknya, banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi ternyata bernasib buruk hanya karena mereka datang dari kelompok yang tak beruntung, seperti para petani, kaum buruh, dan guru. Sementara itu, banyak yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya karena mereka datang dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat, penguasa, dan para tokoh masyarakat.
Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap rasionalitas intelektual menurun karena hanya dipakai para elite untuk membodohi kehidupan mereka saja. Sebaliknya, mereka lebih percaya adanya peruntungan yang digerakkan oleh nasib sehingga perdukunan dan perjudian dalam berbagai bentuknya semakin marak di mana-mana. Mereka memuja dan selalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat, baik kekuasaan maupun kekayaan. Korupsi lalu menjadi budaya jalan pintas dan masyarakat pun menganggap wajar memperoleh kekayaan dengan mudah dan cepat.
Budaya korupsi seakan memperoleh lahan yang subur karena sifat masyarakat kita sendiri yang lunak sehingga permisif terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, korupsi dianggap sebagai perkara biasa yang wajar terjadi dalam kehidupan para penguasa dan pengelola kekuasaan yang ada. Sejak dahulu kala, para penguasa dan pengelola kekuasaan selalu cenderung korup karena bisnisnya ya kekuasaan itu sendiri. Penguasa bukanlah pekerja profesional, yang harus pintar, cerdas, dan rajin, tidak digaji pun mereka mau asal mendapatkan kekuasaan karena kekuasaan akan mendatangkan kekayaan dengan sendirinya.
Dekonstruksi sosial
Tanpa mengurangi rasa hormat kepada tekad presiden pilihan rakyat yang hendak melakukan percepatan pemberantasan korupsi, kita perlu merenungkan kembali dengan jernih apakah pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa dekonstruksi sosial? Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi seperti terperosok dalam sumur tanpa dasar yang tidak pernah dapat menyentuh landasannya dengan tepat dan benar.
Jangan sampai kita terperosok dalam kebencian dan konflik tanpa ujung pangkal. Semua proses hukum memang perlu ditegakkan tanpa pandang bulu, tetapi tak akan pernah cukup karena kompleksnya persoalan korupsi itu sendiri. Semua orang tahu korupsi ada dan besar, tetapi betapa sulitnya mencari bukti dan definisi, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami.
Korupsi bukanlah hanya persoalan hukum saja, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Realitas sosial yang timpang, kemiskinan rakyat yang meluas serta tidak memadainya gaji dan upah yang diterima seorang pekerja, merebaknya nafsu politik kekuasaan, budaya jalan pintas dalam mental suka menerabas aturan, serta depolitisasi agama yang makin mendangkalkan iman, semuanya itu telah membuat korupsi semakin subur dan sulit diberantas, di samping karena banyaknya lapisan masyarakat dan komponen bangsa yang terlibat dalam tindak korupsi. Karena itu, dekonstruksi sosial tak bisa diabaikan begitu saja dan kita perlu merancang dan mewujudkannya dalam masyarakat baru yang antikorupsi.
Dekonstruksi sosial memerlukan tekad masyarakat sendiri untuk keluar dari jalur kehidupan yang selama ini telah menyengsarakannya. Perlu ada tobat nasional untuk memperbarui sikap hidup masyarakat yang antikorupsi karena ko- rupsi ternyata telah menyengsarakan bangsa ini secara keseluruhan. Tobat dalam agama adalah kesadaran total untuk tak mengulangi lagi perbuatannya karena memang perbuatan itu telah mencelakakan dirinya dalam dosa. Dengan tobat, dia akan menjadi manusia baru yang bebas dari pengulangan dosa-dosa lama yang telah diperbuatnya.
Tobat bukanlah basa-basi, tetapi komitmen transendental untuk menembus dan memasuki kehidupan baru yang lebih baik. Dan tanpa tobat nasional, rasanya pemberantasan korupsi seperti benang kusut yang sulit mengurainya. Tobat nasional diperlukan untuk memotong budaya korupsi yang selama ini telah menjadi cara hidup, berpikir, dan berperilaku masyarakat untuk mendapatkan kekayaan.
Tobat nasional harus dimulai dari imamnya, yaitu para pemimpin yang berada di puncak kekuasaan. Pemimpin yang bersih dan berketeladanan dapat menjadi rujukan perilaku rakyatnya. Pemimpin yang satunya kata dengan perbuatan, yang dengan rendah hati bersedia melayani rakyatnya, karena sesungguhnya seorang pemimpin adalah pelayan rakyatnya. Pemimpin yang cerdas, yang mampu membaca tanda-tanda zaman untuk membawa rakyatnya ke arah masa depan yang lebih baik, jelas, dan terukur. Pemimpin yang tidak bertopeng atas kekuasaannya sehingga denyut dan jeritan rakyatnya segera tertangkap oleh hati nuraninya yang tidak bertopeng.
Topeng kekuasaan harus dibuka melalui mekanisme sistemik yang inheren dalam kehidupan masyarakat baru yang sudah bertobat, yang dibangun dan dikawal oleh kepemimpinan yang berkeladanan dan visioner. Mekanisme sistemik yang menyerap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan kemandirian menjadi kekuatan spiritual yang akan bekerja secara otomatis untuk melakukan kontrol atas keseimbangan mekanisme internalnya sendiri. Sesungguhnya kehidupan masyarakat adalah suatu mesin hidup yang mekanismenya otonom dan sistemik. Kehidupan masyarakat akan sehat jika mekanisme internalnya terkendali oleh spiritualitas kemanusiaan universal yang melandasi kehidupan manusia itu sendiri.
Dekonstruksi sosial bukanlah antitesis dari tesis yang ada, tetapi suatu sintesis dari keunggulan-keunggulan kemanusiaan dan bersifat dinamis melalui proses dialektik yang akan terus-menerus memperbarui dirinya. Sebagai sintesis, dekonstruksi sosial merupakan rajutan-rajutan baru yang terbuka secara terus-menerus, dan keterbukaan merupakan prasyarat utama dalam proses pembaruan itu sendiri.
Dekonstruksi sosial harus melahirkan sistem kehidupan masyarakat baru yang terbuka dan semua urusan publik tidak lagi bertopeng. Rasanya korupsi hanya bisa dikendalikan jika semua urusan publik dilepaskan dari pemujaan atas topeng-topeng kekuasaan yang ada.
Musa Asyárie Guru Besar dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sumber: Kompas, Jumat, 28/1/05
Budaya Korupsi dan Dekonstruksi Sosial
Oleh Musa Asyárie
KITA membaca dan mendengar bahwa Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Dan ketika kita melihat sendiri kenyataan yang ada di depan kita, ternyata korupsi telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat.
Kita pun jadi makin prihatin dan cemas, adakah pengusutan dapat dilakukan dengan tuntas dan adil? Cukup tersediakah aparat penegak hukum yang bersih untuk mengusutnya dengan adil, tepat, dan benar? Dan sampai kapan akan selesai?
Penegakan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap tindak korupsi memang harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, kita pun harus memahami persoalannya secara lebih fundamental, agar menumbuhkan sikap arif untuk bersama-sama tak mengulang dan membudayakan korupsi dalam berbagai aspek kehidupan kita, sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan "patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh seribu" seperti sel kanker ganas karena akarnya yang telah meluas, maka semakin dibabat semakin cepat penyebarannya.
Budaya korupsi
Indonesia adalah negara yang kaya, tetapi pemerintahnya banyak utang dan rakyatnya pun terlilit dalam kemiskinan permanen. Sejak zaman pemerintahan kerajaan, kemudian zaman penjajahan, dan hingga zaman modern dalam pemerintahan NKRI dewasa ini, kehidupan rakyatnya tetap saja miskin. Akibatnya, kemiskinan yang berkepanjangan telah menderanya bertubi-tubi sehingga menumpulkan kecerdasannya dan masuk terjerembap dalam kurungan keyakinan mistik, fatalisme, dan selalu ingin mencari jalan pintas.
Kepercayaan terhadap pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kepandaian semakin memudar karena kenyataan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan yang sebaliknya, banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi ternyata bernasib buruk hanya karena mereka datang dari kelompok yang tak beruntung, seperti para petani, kaum buruh, dan guru. Sementara itu, banyak yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya karena mereka datang dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat, penguasa, dan para tokoh masyarakat.
Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap rasionalitas intelektual menurun karena hanya dipakai para elite untuk membodohi kehidupan mereka saja. Sebaliknya, mereka lebih percaya adanya peruntungan yang digerakkan oleh nasib sehingga perdukunan dan perjudian dalam berbagai bentuknya semakin marak di mana-mana. Mereka memuja dan selalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat, baik kekuasaan maupun kekayaan. Korupsi lalu menjadi budaya jalan pintas dan masyarakat pun menganggap wajar memperoleh kekayaan dengan mudah dan cepat.
Budaya korupsi seakan memperoleh lahan yang subur karena sifat masyarakat kita sendiri yang lunak sehingga permisif terhadap berbagai penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, korupsi dianggap sebagai perkara biasa yang wajar terjadi dalam kehidupan para penguasa dan pengelola kekuasaan yang ada. Sejak dahulu kala, para penguasa dan pengelola kekuasaan selalu cenderung korup karena bisnisnya ya kekuasaan itu sendiri. Penguasa bukanlah pekerja profesional, yang harus pintar, cerdas, dan rajin, tidak digaji pun mereka mau asal mendapatkan kekuasaan karena kekuasaan akan mendatangkan kekayaan dengan sendirinya.
Dekonstruksi sosial
Tanpa mengurangi rasa hormat kepada tekad presiden pilihan rakyat yang hendak melakukan percepatan pemberantasan korupsi, kita perlu merenungkan kembali dengan jernih apakah pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa dekonstruksi sosial? Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi seperti terperosok dalam sumur tanpa dasar yang tidak pernah dapat menyentuh landasannya dengan tepat dan benar.
Jangan sampai kita terperosok dalam kebencian dan konflik tanpa ujung pangkal. Semua proses hukum memang perlu ditegakkan tanpa pandang bulu, tetapi tak akan pernah cukup karena kompleksnya persoalan korupsi itu sendiri. Semua orang tahu korupsi ada dan besar, tetapi betapa sulitnya mencari bukti dan definisi, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami.
Korupsi bukanlah hanya persoalan hukum saja, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Realitas sosial yang timpang, kemiskinan rakyat yang meluas serta tidak memadainya gaji dan upah yang diterima seorang pekerja, merebaknya nafsu politik kekuasaan, budaya jalan pintas dalam mental suka menerabas aturan, serta depolitisasi agama yang makin mendangkalkan iman, semuanya itu telah membuat korupsi semakin subur dan sulit diberantas, di samping karena banyaknya lapisan masyarakat dan komponen bangsa yang terlibat dalam tindak korupsi. Karena itu, dekonstruksi sosial tak bisa diabaikan begitu saja dan kita perlu merancang dan mewujudkannya dalam masyarakat baru yang antikorupsi.
Dekonstruksi sosial memerlukan tekad masyarakat sendiri untuk keluar dari jalur kehidupan yang selama ini telah menyengsarakannya. Perlu ada tobat nasional untuk memperbarui sikap hidup masyarakat yang antikorupsi karena ko- rupsi ternyata telah menyengsarakan bangsa ini secara keseluruhan. Tobat dalam agama adalah kesadaran total untuk tak mengulangi lagi perbuatannya karena memang perbuatan itu telah mencelakakan dirinya dalam dosa. Dengan tobat, dia akan menjadi manusia baru yang bebas dari pengulangan dosa-dosa lama yang telah diperbuatnya.
Tobat bukanlah basa-basi, tetapi komitmen transendental untuk menembus dan memasuki kehidupan baru yang lebih baik. Dan tanpa tobat nasional, rasanya pemberantasan korupsi seperti benang kusut yang sulit mengurainya. Tobat nasional diperlukan untuk memotong budaya korupsi yang selama ini telah menjadi cara hidup, berpikir, dan berperilaku masyarakat untuk mendapatkan kekayaan.
Tobat nasional harus dimulai dari imamnya, yaitu para pemimpin yang berada di puncak kekuasaan. Pemimpin yang bersih dan berketeladanan dapat menjadi rujukan perilaku rakyatnya. Pemimpin yang satunya kata dengan perbuatan, yang dengan rendah hati bersedia melayani rakyatnya, karena sesungguhnya seorang pemimpin adalah pelayan rakyatnya. Pemimpin yang cerdas, yang mampu membaca tanda-tanda zaman untuk membawa rakyatnya ke arah masa depan yang lebih baik, jelas, dan terukur. Pemimpin yang tidak bertopeng atas kekuasaannya sehingga denyut dan jeritan rakyatnya segera tertangkap oleh hati nuraninya yang tidak bertopeng.
Topeng kekuasaan harus dibuka melalui mekanisme sistemik yang inheren dalam kehidupan masyarakat baru yang sudah bertobat, yang dibangun dan dikawal oleh kepemimpinan yang berkeladanan dan visioner. Mekanisme sistemik yang menyerap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan kemandirian menjadi kekuatan spiritual yang akan bekerja secara otomatis untuk melakukan kontrol atas keseimbangan mekanisme internalnya sendiri. Sesungguhnya kehidupan masyarakat adalah suatu mesin hidup yang mekanismenya otonom dan sistemik. Kehidupan masyarakat akan sehat jika mekanisme internalnya terkendali oleh spiritualitas kemanusiaan universal yang melandasi kehidupan manusia itu sendiri.
Dekonstruksi sosial bukanlah antitesis dari tesis yang ada, tetapi suatu sintesis dari keunggulan-keunggulan kemanusiaan dan bersifat dinamis melalui proses dialektik yang akan terus-menerus memperbarui dirinya. Sebagai sintesis, dekonstruksi sosial merupakan rajutan-rajutan baru yang terbuka secara terus-menerus, dan keterbukaan merupakan prasyarat utama dalam proses pembaruan itu sendiri.
Dekonstruksi sosial harus melahirkan sistem kehidupan masyarakat baru yang terbuka dan semua urusan publik tidak lagi bertopeng. Rasanya korupsi hanya bisa dikendalikan jika semua urusan publik dilepaskan dari pemujaan atas topeng-topeng kekuasaan yang ada.
Musa Asyárie Guru Besar dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sumber: Kompas, Jumat, 28/1/05
No comments:
Post a Comment